Penerapan UU PDP bukan sekadar compliance, tetapi merupakan langkah strategis untuk menunjukkan bahwa bisnis Anda peduli dan bertanggung jawab terhadap keamanan data pelanggan dalam jangka panjang. Hal ini merujuk pemberlakukan UU PDP pada Oktober 2022 yang menjadi tuntutan serius bagi perusahaan di Indonesia, terutama untuk bisnis yang berkecimpung di sektor keuangan, perbankan, dan layanan digital.
Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa hingga saat ini hanya 27,3 persen perusahaan yang sudah menunjukkan Data Protection Officer (DPO) sesuai kewajiban UU PDP. Sisanya? Masih berpacu dengan waktu!
Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam proses penerapan UU PDP dan apa solusi tepatnya? Berikut penjelasan lengkapnya.
Tantangan bagi Perusahaan Dalam Penerapan UU PDP
Data menunjukkan Indonesia mengalami setidaknya 79 insiden kebocoran data sejak 2019 hingga 2023, menegaskan bahwa keamanan data menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Penerapan UU PDP membawa tantangan signifikan bagi perusahaan, terutama dalam hal memahami dan mengimplementasikan isi regulasi yang kompleks.
Hal itu lantaran tidak semua perusahaan memiliki sumber daya hukum atau kepatuhan internal yang memadai untuk menganalisis setiap poin secara mendalam. Akibatnya, banyak perusahaan yang belum memiliki kejelasan tetnang langkah teknis dan administratif untuk sepenuhnya mematuhi UU PDP.
Tantangan lain muncul dari pengelolaan data pribadi yang tersebar di berbagai platform dan sistem, mulai dari on-premises, cloud, hingga aplikasi pihak ketiga. Kurangnya visibilitas dan kontrol terhadap alur data membuat proses inventarisasi dan pengamanan data menjadi semakin rumit.
Untuk itu, dibutuhkan sistem yang terintegrasi agar perusahaan dapat menetapkan siapa yang dapat mengakses data, bagaimana penggunaan data, dan penyimpanan data. Selain aspek teknis dan operasional, risiko utama berada pada konsekuensi akibat ketidakpatuhan.
UU PDP mengatur sanksi hukum yang berat, termasuk denda administratif dan pidana. Pelanggaran data juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan sehingga berdampak langsung pada reputasi bisnis.
Baca Juga: 4 Tantangan Implementasi UU PDP di Perusahaan dan Solusi Efektifnya
Solusi Penerapan UU PDP yang Lebih Mudah dan Cepat dengan Microsoft 365 E5
Microsoft 365 E5 hadir sebagai solusi menyeluruh untuk mendukung penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan terintegrasi, Microsoft 365 E5 tidak hanya membantu perusahaan memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat postur keamanan data dan mempermudah proses kepatuhan.
Platform ini dirancang untuk melindungi data pribadi di seluruh siklus hidupnya—dari penyimpanan hingga pemrosesan dan distribusi. Beberapa fitur unggulan yang mendukung kepatuhan terhadap UU PDP mencakup Data Area untuk penyimpanan dan pengelolaan data secara aman, serta Identity Area yang memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif.
Selain itu, Device Area memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perangkat yang digunakan karyawan dari ancaman eksternal. Fitur Windows Information Protection (WIP) berfungsi mencegah kebocoran data secara tidak sengaja dengan mengontrol penggunaan aplikasi bisnis, sedangkan Azure Information Protection (AIP) memungkinkan klasifikasi dan pelabelan dokumen sesuai tingkat sensitivitasnya.
Keuntungan Microsoft 365 E5 untuk Perusahaan saat Mematuhi UU PDP
Microsoft 365 E5 hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara lebih mudah dan efisien. Dengan fitur keamanan tingkat lanjut seperti Microsoft Purview, Data Loss Prevention (DLP), dan Information Protection, organisasi dapat mengelola data sensitif secara menyeluruh—mulai dari klasifikasi, enkripsi, hingga pemantauan akses.
Dengan begitu, perusahaan dapat mendeteksi dan mencegah kebocoran data sebelum terjadi, serta memastikan setiap pengolahan data dilakukan sesuai regulasi. Microsoft 365 E5 juga menyediakan sistem manajemen identitas dan akses yang kuat melalui Azure Active Directory Premium, yang membantu perusahaan mengelola hak akses pengguna secara otomatis dan aman.
Fitur ini mengurangi beban administratif dan meminimalkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan endpoint yang terintegrasi seperti Microsoft Defender for Endpoint juga memastikan keamanan perangkat yang digunakan dalam skenario kerja hybrid maupun remote, memperkuat postur keamanan perusahaan secara menyeluruh.
Penerapan UU PDP Jadi Lebih Mudah dengan Microsoft 365 E5 di Helios Cloud
Helios Informatika Indonesia (HIN) sebagai bagian dari CTI Group, menghadirkan Microsoft 365 sebagai solusi yang dapat memudahkan penerapan UU PDP oleh perusahaan. Didukung tim ahli IT berpengalaman dan bersertifikat, Helios memastikan setiap solusi diimplementasikan sesuai standar global dan best practice industri tanpa trial and error.
Saatnya mulai penerapan UU PDP untuk mematuhi regulasi sekaligus mencegah denda dan sanksi berat. Segera hubungi tim Helios dengan mengklik link ini untuk memulai tahap konsultasi agar tim kami dapat membantu Anda lebih mudah mematuhi penerapan UU PDP.
