Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 sebagai langkah strategis untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Dengan ancaman sanksi administratif yang mencapai dua persen dari pendapatan tahunan, UU ini memberikan tekanan besar bagi perusahaan untuk mematuhinya. Sanksi ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis. 

Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, melarang pengungkapan tanpa izin, dan memastikan penggunaan data dilakukan secara bertanggung jawab. Namun, implementasi UU PDP menghadirkan sejumlah tantangan bagi perusahaan. Apa saja tantangan tersebut dan bagaimana solusi terbaik

untuk mengatasinya? Simak selengkapnya dalam penjelasan berikut ini.  

Latar Belakang UU PDP di Indonesia

UU PDP hadir sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap privasi dan keamanan data di era digital. Data dari Kominfo menunjukkan tren kenaikan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi, dengan 21 kasus pada 2020, 20 kasus pada 2021, 35 kasus pada 2022, dan 40 kasus pada 2024. Rentetan kasus ini semakin menegaskan urgensi perlindungan hukum yang memadai. 

Disahkan pada 17 Oktober 2022, UU PDP mengatur seluruh aspek pengelolaan data pribadi, termasuk pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan data oleh entitas pemerintah, swasta, hingga organisasi internasional. Regulasi ini menegaskan kewajiban pelaku usaha, seperti: 

• Memperoleh persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan data. 

• Menjaga akurasi dan keamanan informasi. 

• Memberikan hak akses dan koreksi kepada pemilik data. 

Selain itu, UU PDP juga mengedepankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data pribadi, antara lain: 

• Transparansi: Pengendali data wajib memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data. 

• Persetujuan: Data hanya dapat dikumpulkan dengan persetujuan eksplisit dari individu. 

• Kepentingan Sah: Data hanya digunakan untuk tujuan yang sah sesuai hukum. 

• Keamanan Data: Langkah-langkah perlindungan wajib diambil untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. 

Untuk memastikan kepatuhan, UU PDP menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, mulai dari denda administratif, sanksi pidana, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggar, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya. 

Apa Saja Tantangan Perusahaan dalam Menerapkan UU PDP?

Implementasi UU PDP membawa tantangan signifikan bagi banyak perusahaan. Berikut beberapa tantangan utama yang perlu menjadi perhatian khusus. 

1. Kesadaran dan Pemahaman Publik

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya pelindungan data pribadi. Banyak yang belum sepenuhnya memahami implikasi dari UU PDP serta bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Hal ini dapat menghambat upaya perusahaan untuk membangun budaya kepatuhan terhadap UU PDP.  

2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi

Penerapan UU PDP memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi. Banyak perusahaan yang masih perlu meningkatkan sistem keamanan mereka agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi ini. Misalnya, pengembangan sistem enkripsi, audit keamanan, serta pengelolaan data secara efisien. 

3. Kompleksitas Regulasi

UU PDP memiliki berbagai ketentuan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam untuk diterapkan dengan benar. Perusahaan harus memastikan setiap langkah operasional sesuai dengan regulasi, mulai dari pengelolaan data hingga pelaporan insiden. Kesalahan kecil sekalipun dapat berujung pada sanksi administratif yang berat. 

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkait pelanggaran UU PDP juga menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menindak pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai agar perusahaan lebih terdorong untuk mematuhi regulasi ini.  

Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan memerlukan solusi yang tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan pelindungan data yang maksimal. Helios Cloud menawarkan solusi efektif dengan mengintegrasikan teknologi Microsoft 365 E5, yang memungkinkan perusahaan untuk menjaga keamanan data pribadi secara optimal sambil mematuhi ketentuan UU PDP. 

Bagaimana Helios Cloud Dapat Membantu Perusahan Mengimplementasikan UU PDP?

Helios Cloud menyediakan solusi komprehensif yang mendukung implementasi dan kepatuhan terhadap UU PDP. Dengan berbagai fitur terintegrasi dalam Microsoft 365 E5, Helios Cloud tidak hanya memastikan perusahaan memenuhi persyaratan regulasi pelindungan data, tetapi juga meningkatkan keamanan data secara menyeluruh. 

Compliance Manager

Fitur Compliance Manager di Microsoft 365 memberikan template PDP yang memudahkan seluruh departemen dalam merancang dan mengelola kebijakan perlindungan data pribadi. Hal ini memastikan perusahaan dapat mematuhi persyaratan UU PDP dengan mudah dan efektif. 

Data Loss Prevention (DLP)

DLP membantu perusahaan mencegah kebocoran data sensitif dengan memantau dan mengendalikan cara data digunakan dan dibagikan. Fitur ini sangat penting untuk melindungi data pribadi dari potensi kebocoran yang dapat melanggar ketentuan UU PDP. 

Azure Information Protection (AIP)

AIP memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan, mengenkripsi, dan menetapkan kebijakan akses ketat untuk data sensitif. Dengan fitur auto-labeling, hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut, menjaga keamanan informasi pribadi. 

Microsoft Intune

Intune adalah solusi manajemen perangkat yang memungkinkan perusahaan mengelola perangkat dan aplikasi yang digunakan oleh karyawan. Ini memastikan perangkat yang mengakses data perusahaan aman dan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. 

Single Sign-On (SSO)

Dengan SSO, pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi dengan satu set kredensial. Selain meningkatkan kenyamanan, SSO juga mengurangi risiko keamanan terkait pengelolaan banyak kata sandi, serta memperkuat perlindungan data perusahaan. 

Defender for Endpoint

Defender for Endpoint melindungi perangkat dari ancaman seperti malware, ransomware, dan serangan lainnya. Solusi ini memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan data perusahaan di setiap titik akhir. 

Baca Juga: Pahami Cara Robotic Process Automation Bantu Permudah Kepatuhan Fidusia 

Mulai Implementasi UU PDP di Perusahaan Anda Bersama Helios Cloud

Ambil langkah pertama untuk melindungi data sensitif perusahaan Anda dengan solusi yang komprehensif. Dengan dukungan Helios Cloud, Anda dapat memastikan keamanan data yang lebih baik, mengurangi risiko pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP. 

Sebagai subsidiary CTI Group, Helios Informatika Nusantara (HIN) siap mendukung bisnis Anda di setiap tahap, mulai dari konsultasi, deployment, manajemen, hingga dukungan after-sales. Hubungi kami melalui tautan berikut untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kami dapat membantu perusahaan Anda menjaga keamanan data pribadi sesuai dengan regulasi UU PDP. 

Penulis: Wilsa Azmalia Putri – Content Writer CTI Group